MUHASABAH BANGSA: DARI HOTEL MEWAH DI TAMBANG HINGGA NIKEL YANG “MENGUAP”

Rangkuman & Renungan Bersama Agar Indonesia Tidak Jalan di Tempat

Prolog: Dari Sebuah Reels Instagram

Semua berawal dari satu konten: HOTEL SUPER MEWAH DI AREA TAMBANG?? dengan teks DOANG ITU NGGAK MANUSIAWI SIH. Video jalan kampung berdebu, kambing nyebrang, tapi caption-nya bicara hotel bintang 5+.

Ternyata ini bukan satire kosong. Di baliknya ada realita “negara dalam negara” di konsesi tambang Indonesia. Di Sumbawa Barat, di dalam pagar PT Amman Mineral ada RS Siloam, bank BCA, mall, dan hotel yang nggak bisa dibooking publik. Di Lelilef Halmahera, di dalam IWIP ada signage Mandarin, bioskop, hotel lebih dari bintang 5, tapi di luar pagar cuma kos seng 1,5 juta/bulan.

Yang bikin “nggak manusiawi” bukan hotelnya. Tapi jurang antara “Dubai” di dalam pagar dengan “gubuk” di luar pagar. Padahal tanahnya sama, debunya sama, dampak lingkungannya ditanggung bareng.

Dari sini kita tarik benang merah ke masalah yang lebih besar: kenapa bisa terjadi, siapa yang salah, dan gimana supaya 10-20 tahun lagi kita nggak bahas hal yang sama.

Bab 1: Anatomi “Negara dalam Negara”

1. Konsesi: Tanah Air yang Disewakan 30 Tahun
IUP/IUPK ngasih hak ke korporasi buat kuasai puluhan ribu hektar. PT Amman 25.000 Ha. IWIP 5.000+ Ha. Kontraknya 20-30 tahun + jaminan perpanjangan 10 tahun tiap kali.

2. Kenapa Dibangun Kayak Kota Sendiri?
Karena terpencil. Batu Hijau 70 km dari Taliwang. Lelilef harus naik kapal dari Weda. Karyawan 30.000 orang. Kalau nggak bikin RS, bandara, PLTU sendiri, operasional mati. PP 96/2021 memang wajibkan perusahaan bangun fasilitas.

3. Masalahnya Bukan Fasilitasnya, Tapi Eklusivitasnya
Di dalam: standar internasional, kartu akses, keamanan privat. Di luar: jalan hancur, debu, banjir. PAD masuk ke kabupaten, tapi ketimpangan sosial nggak kebayar. Ini yang dibilang Anies Baswedan: “Lebih dari separuh kehilangan hutan terjadi di area konsesi perusahaan. Konsesi tambang, konsesi sawit, semua hampir semuanya legal”.

Artinya: Kerusakan & ketimpangan ini legal. Ada stempel. Ada dokumen lengkap.

Bab 2: Nikel yang “Menguap” – Cermin Bobroknya Tata Kelola

Sejak 1 Januari 2020, bijih nikel dilarang ekspor. Tujuannya hilirisasi. Hasilnya? Nilai ekspor naik 10x lipat: dari US$3,3 miliar jadi US$35-40 miliar.

Tapi di balik euforia itu, ada borok:

1. 5,3 Juta Ton Bijih Nikel Ilegal ke China 2020-2022
Padahal udah dilarang, tapi Bea Cukai China catat impor 5,3 juta ton dari Indonesia. Selisih nilai Rp 14,5 triliun. KPK duga melibatkan korupsi di smelter + suap oknum Bea Cukai.

2. Selisih Data Rp 10,67 Triliun 2022-2024
Nikel matte: China catat impor 838.349 ton, BPS RI cuma 559.977 ton. Selisih 278.372 ton = Rp 10,67 T. Potensi pajak hilang Rp 2 T.

3. Akar Masalah Versi KPK:

• Perizinan bermasalah
• Nambang di hutan tanpa izin
• Jaminan reklamasi lemah
• Verifikasi ekspor longgar

4. Ekonomi Politik IUP
Riset BRIN terang-terangan: “Perusahaan tambang kasih dana ke kandidat kepala daerah, kalau menang dikasih prioritas IUP”. Ini lingkaran setan: butuh duit kampanye → obral izin → kerusakan → duit kampanye lagi.

Bab 3: Muhasabah – Siapa yang “Bodoh”?

Kemarin ada yang bilang “bodoh sekali si pemberi izin”. Tapi kalau kita jujur, masalahnya sistemik:

1. Jebakan Kontrak Karya Era Soeharto
Kontrak lama nggak bisa dibatalin sepihak. Indonesia pernah digugat Churchill Mining dan kalah $1,3 miliar. Jadi meski “nggak manusiawi”, negara terikat.

2. Butuh Duit Cepat
Amman setoran Rp 15T/tahun. IWIP ekspor Rp 200T/tahun. 30.000 orang kerja. Kalau ditutup, ekonomi daerah kolaps. Ini dilema: mau devisa atau mau keadilan?

3. UU Minerba 2020
Kasih jaminan perpanjangan 30+10 tahun buat yang bangun smelter. Niatnya bagus: hilirisasi. Tapi efeknya: ngunci SDA ke segelintir korporasi 40 tahun. UU juga kasih prioritas WIUP ke ormas keagamaan. Niatnya pemerataan, risikonya politisasi.

4. Kata Anies: “Masalahnya di Aturan Hukumnya”
“Kalau 97% deforestasi legal, berarti masalahnya di aturan-aturan hukumnya”. Kalau hotel mewah di tambang legal, kalau nikel 5,3 juta ton bisa lolos, berarti yang teken stempel dan yang bikin UU-nya yang harus dievaluasi.

Jadi bukan “bodoh”. Tapi sistem yang sengaja dibikin longgar + pengawasan lemah + conflict of interest.

Bab 4: Ke Depan Tidak Bisa Seperti Ini Terus – 5 Jalan Perubahan

Muhasabah tanpa aksi = ratapan. Kalau kita nggak mau 2045 masih debat “hotel di tambang”, ini yang harus diubah:

1. Audit Total & Moratorium Izin Baru
Stop dulu obral IUP/IUPK. Audit semua konsesi: mana yang tumpang tindih, mana yang di hutan lindung, mana yang nggak bayar reklamasi. Cabut yang melanggar. Anies dorong ini: evaluasi total izin yang udah terlanjur keluar.

2. Transparansi Radikal: Buka Semua Data
Peta konsesi, AMDAL, RKAB, realisasi PPM/CSR, data ekspor-impor harus real-time & publik. Kalau data BPS vs China bisa beda Rp 10 T, berarti ada yang ditutupi. Nggak boleh ada lagi “negara dalam negara” yang nggak bisa diawasi.

3. Hilirisasi yang Adil, Bukan Eksklusif
Smelter boleh, tapi:

• 30% pekerja harus warga lokal ring-1, dilatih dari SMK.
• 20% profit smelter wajib buat bangun jalan, sekolah, RS di luar pagar.
• Pelabuhan & bandara di konsesi harus bisa diawasi Bea Cukai & Syahbandar, bukan keamanan privat.

Kalau di dalam ada Siloam, di luar minimal ada Puskesmas yang bener. Kalau nggak mau, IUP-nya dibekukan.

4. Hukum yang Nendang, Bukan Karet
Rp 14,5 T nikel ilegal itu tindak pidana. Tapi sampai sekarang siapa yang masuk penjara? Kejagung bilang “belum bisa komentar”. Hukum harus sampai ke aktor intelektual, bukan cuma sopir truk.

5. Putus Rantai “Setoran Rutin” Pilkada
Selama biaya politik mahal, selama itu IUP jadi “mahar”. Solusinya: dana kampanye dari APBN + larangan donasi korporasi tambang/SDA. Kalau melanggar, diskualifikasi. Berat, tapi kalau nggak, 2029 kita pilih gubernur yang “disponsori” tambang lagi.

Epilog: Cara Paling Mudah – Pilih Pemimpin Revolusioner

Semua jalan di atas butuh 1 syarat: Political Will. Dan itu adanya di pemimpin.

Ciri pemimpin yang bisa mutus rantai ini:

1. Berani Audit Stempelnya Sendiri
Bukan cuma nyalahin “rezim lalu”. Berani bilang: “IUP yang saya teken 2 tahun lalu ternyata salah, saya cabut”. Ini revolusioner karena melawan dirinya sendiri.

2. Nggak Punya Utang Budi ke Korporasi SDA
Kalau kampanye dibiayai pengusaha tambang, mustahil dia cabut IUP. Track record keuangan harus bersih. LHKPN naik wajar, bukan 1000% dalam 5 tahun.

3. Paham “Keadilan Ekologis”
Kayak Anies bilang: bencana itu “dosa ekologis yang bertumpuk”. Pemimpin pro perubahan nggak cuma kejar pertumbuhan, tapi ngitung berapa hutan hilang, berapa sungai rusak, berapa warga batuk karena debu.

4. Berani Lawan “Negara dalam Negara”
Berani masuk ke IWIP, ke Amman, buka gerbangnya. Bilang: “Mulai besok, RS di dalam harus terima BPJS warga luar. Jalan di dalam harus nyambung ke jalan kabupaten.” Ini bakal dilawan, tapi di situ ujian nyalinya.

5. Nggak Anti-Investasi, Tapi Pro-Rakyat
Hilirisasi jalan terus, tapi manfaatnya nggak boleh mampir cuma di segelintir orang. Rumusnya: 1 smelter = 1 kota baru yang layak huni di luar pagar.

Kenapa ini “cara mudah”?
Karena UU bisa direvisi, KPK bisa diperkuat, sistem bisa digital. Tapi semua mentok kalau pucuk pimpinannya nggak mau. Sejarah nunjukin: 1 kebijakan nikel larang ekspor aja bisa naikin devisa 10x lipat. Bayangin kalau kebijakannya: “Larangan ketimpangan di ring-1 tambang”.

Revolusioner bukan berarti radikal bakar-bakaran. Tapi berani ngubah aturan main yang udah 30 tahun “legal tapi nggak manusiawi”.

Penutup: Kita yang Nentuin

Hotel mewah di tambang & nikel 5,3 juta ton yang menguap itu bukan takdir. Itu hasil dari keputusan. Keputusan bikin UU, keputusan kasih IUP, keputusan milih pemimpin.

Muhasabah kita hari ini: Mau terus jadi penonton yang bilang “doang itu nggak manusiawi sih” sambil scroll Reels, atau mau jadi pemilih yang 2029 nanti nuntut kontrak sosial baru?

Kalau 97% kerusakan itu legal, berarti 2029 kita harus pilih orang yang kerjaannya bukan ngejar yang ilegal, tapi ngubah yang legal jadi adil.

Karena Indonesia Emas 2045 nggak akan tercapai kalau di 2026 kita masih punya “negara dalam negara”. Dan itu, kawan, tanggung jawab kita bersama di bilik suara.

This post has been viewed 19 times.