Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Buka Rekening Massal, Ada Saldo Awal Rp50 Ribu

Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendukung rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Airlangga, dana sekitar Rp11 triliun tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan rekening dapat dibuka untuk lebih dari 200 juta masyarakat.

Setiap rekening yang dibuka dalam program tersebut direncanakan memperoleh dana awal sebesar Rp50.000.

Jika dihitung berdasarkan target sekitar 200 juta penerima, kebutuhan anggaran untuk dana pembukaan rekening tersebut memang mencapai kisaran Rp10 triliun. Pemerintah memperkirakan kebutuhan keseluruhan program berada di sekitar Rp11 triliun.

Anggaran Masih Dibahas

Gambar ilustrasi

Meski angka Rp11 triliun telah disampaikan pemerintah, Airlangga menegaskan bahwa mekanisme serta pengalokasian anggarannya masih dalam pembahasan.

Pemerintah belum memastikan apakah seluruh kebutuhan dana tersebut akan menggunakan APBN 2026 atau APBN 2027.

Pembahasan juga masih dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaksanaan program nantinya akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah berharap program pembukaan rekening massal tersebut dapat mulai berjalan sebelum akhir 2026.

Artinya, masyarakat belum bisa langsung membuka rekening melalui program tersebut saat ini. Pemerintah masih harus menyelesaikan mekanisme teknis, pendanaan, serta koordinasi dengan lembaga terkait sebelum program benar-benar diluncurkan.

BRI dan BSI Disiapkan

Rencana rekening massal ini sebelumnya telah dibahas pemerintah. Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah melibatkan bank milik negara, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Untuk wilayah atau kebutuhan tertentu, BSI juga menjadi salah satu bank yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan penggunaan dan sinkronisasi data kependudukan. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memastikan pembukaan rekening dapat dilakukan secara lebih luas dan terarah.

Dengan memanfaatkan data kependudukan, pemerintah diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya data ganda sekaligus mempermudah proses pembukaan rekening bagi masyarakat.

Bagian dari Upaya Meningkatkan Inklusi Keuangan

Program rekening massal ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian saldo awal Rp50.000. Pemerintah juga mengaitkannya dengan upaya memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Kepemilikan rekening dinilai penting agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal.

Dengan memiliki rekening bank, masyarakat dapat menggunakan layanan seperti transfer, menerima pembayaran, menyimpan uang secara lebih aman, hingga mengakses layanan keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening dapat mendorong peningkatan literasi keuangan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah, pembukaan rekening massal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Karena itu, belum semua masyarakat akan mendapatkan rekening secara bersamaan.

Bukan Bantuan Tunai Rp50.000?

Hal yang perlu diperhatikan adalah dana Rp50.000 yang disebut pemerintah merupakan dana pembukaan atau saldo awal rekening dalam skema yang sedang disiapkan.

Informasi tersebut berbeda dengan anggapan bahwa pemerintah akan membagikan uang tunai Rp50.000 kepada seluruh masyarakat secara langsung.

Sampai saat ini, pemerintah masih menyusun mekanisme pelaksanaan bersama BI dan OJK. Karena itu, masyarakat perlu menunggu informasi resmi mengenai tata cara pembukaan rekening, siapa saja yang menjadi penerima, bank yang digunakan, serta bagaimana proses pemberian saldo awal tersebut.

Dengan target lebih dari 200 juta masyarakat, program ini akan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan di Indonesia.

Jika terlaksana sesuai rencana, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rekening akan memiliki akses lebih mudah terhadap layanan perbankan. Namun, pelaksanaan akhirnya tetap bergantung pada hasil pembahasan mengenai anggaran, mekanisme teknis, serta koordinasi antarlembaga.

Sumber referensi: ANTARA News – Airlangga: Pemerintah siapkan Rp11 triliun untuk rekening massal

This post has been viewed 20 times.