Bioskop Desa atau Pendidikan Desa? Ketika Prioritas Negara Dipertanyakan
1.000 Bioskop Desa dan Pertanyaan Besar tentang Prioritas Negara
Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, muncul usulan yang langsung memantik perdebatan publik: pembangunan 1.000 layar bioskop di desa melalui alokasi APBN 2027.
Usulan ini disampaikan dalam forum resmi dengan alasan yang sekilas terdengar mulia: mendukung rumah produksi lokal, memperluas akses masyarakat terhadap sinema nasional, sekaligus membuka ruang distribusi karya budaya dari daerah.
Secara konsep, gagasan ini mungkin terdengar progresif.
Namun ketika dihadapkan pada realitas yang sedang dialami rakyat, muncul pertanyaan mendasar yang sulit diabaikan:
Apakah bioskop merupakan kebutuhan paling mendesak bagi desa-desa Indonesia saat ini?
Pertanyaan tersebut bukan lahir dari sikap anti-film, anti-seni, atau anti-kemajuan.
Justru sebaliknya.
Pertanyaan ini muncul dari kegelisahan publik tentang bagaimana negara menetapkan prioritas kebijakan di tengah keterbatasan anggaran dan begitu banyak persoalan mendasar yang belum selesai.
Di media sosial, kritik publik pun mengalir deras.
Salah satu komentar yang ramai dibagikan menyoroti pola kebijakan yang dianggap semakin menjauh dari kebutuhan riil masyarakat:
Sekolah dan perpustakaan belum dibenahi, tetapi dapur dibangun.
Fasilitas kesehatan masih timpang, tetapi koperasi baru bermunculan tanpa arah yang jelas.
Transportasi umum dan fasilitas publik banyak yang terbengkalai, tetapi kini bioskop masuk daftar prioritas.
Komentar lain bahkan menilai pembangunan bioskop desa berpotensi menjadi alat komunikasi politik yang sangat efektif.
Logikanya sederhana.
Ketika seribu layar tersebar hingga pelosok desa, ruang itu bukan hanya menjadi tempat menonton film.
Ia bisa menjadi medium distribusi narasi.
Sebelum film diputar, bisa saja masyarakat disuguhi video keberhasilan pemerintah, kampanye pencitraan, atau narasi tunggal yang dikemas sangat persuasif.
Dalam perspektif komunikasi massa, layar besar bukan sekadar alat hiburan.
Ia adalah instrumen pembentuk persepsi.
Sejarah dunia telah menunjukkan bahwa media visual selalu menjadi salah satu alat propaganda paling efektif.
Inilah yang membuat sebagian publik khawatir.
Bukan pada gedung bioskopnya.
Melainkan pada orientasi dan konteks pembangunannya.
Kekhawatiran itu menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi dasar pembangunan manusia Indonesia yang masih memerlukan perhatian serius.
Di banyak daerah, sekolah masih kekurangan guru.
Banyak guru honorer menerima gaji jauh di bawah standar hidup layak.
Ada yang hanya menerima Rp1,5 juta hingga Rp2,8 juta per bulan.
Jumlah itu bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga di banyak wilayah.
Padahal guru adalah fondasi utama pembangunan bangsa.
Di tangan merekalah masa depan generasi berikutnya dibentuk.
Di sisi lain, kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Skor literasi dan numerasi siswa Indonesia dalam berbagai asesmen internasional menunjukkan pekerjaan rumah yang belum selesai.
Akses perpustakaan berkualitas masih minim.
Laboratorium sekolah di banyak daerah belum memadai.
Akses internet pendidikan pun belum merata.
Masih ada sekolah yang bergulat dengan persoalan bangunan rusak, keterbatasan fasilitas belajar, hingga minimnya tenaga pengajar.
Dalam situasi seperti itu, publik wajar mempertanyakan urgensi pembangunan bioskop.
Karena jika bicara pemerataan akses pengetahuan dan budaya, perpustakaan desa justru memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih besar.
Jika bicara pembangunan karakter dan kualitas SDM, investasi pada guru jauh lebih strategis.
Jika bicara kemajuan desa, konektivitas digital, sekolah layak, pusat pelatihan keterampilan, dan fasilitas kesehatan jelas lebih mendesak.
Persoalan utama bangsa ini bukan kekurangan hiburan.
Persoalan utamanya adalah kesenjangan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Masyarakat desa tidak sedang menunggu kursi bioskop.
Mereka menunggu pelayanan publik yang layak.
Mereka membutuhkan sekolah yang benar-benar mampu mengangkat kualitas hidup anak-anak mereka.
Mereka membutuhkan fasilitas kesehatan yang mudah diakses.
Mereka membutuhkan transportasi publik yang memadai.
Mereka membutuhkan peluang ekonomi yang konkret.
Di sinilah letak kritik terbesar terhadap usulan 1.000 bioskop desa.
Bukan pada nilai budayanya.
Tetapi pada timing dan prioritasnya.
Jika anggaran negara tersedia dalam jumlah besar, tentu pengembangan infrastruktur budaya adalah hal positif.
Namun ketika banyak kebutuhan primer pembangunan manusia belum tertuntaskan, maka kebijakan seperti ini akan sulit diterima akal sehat publik.
Apalagi bila masyarakat melihat adanya kontras mencolok antara kesejahteraan profesi strategis seperti guru, tenaga kesehatan, dan petugas layanan publik dengan besarnya perhatian pada proyek-proyek yang dinilai lebih kosmetik.
Bangsa yang besar dibangun bukan dengan memperbanyak layar tontonan.
Bangsa yang besar dibangun dengan memperkuat kualitas berpikir warganya.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, tetapi dampaknya fundamental.
Membangun bioskop mungkin menghadirkan hiburan sesaat.
Membangun pendidikan menghadirkan perubahan antargenerasi.
Dan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan generasi yang kritis, terdidik, adaptif, dan mampu bersaing.
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama.
Apa sebenarnya wajah pembangunan yang ingin kita bangun?
Apakah pembangunan yang mengutamakan substansi, atau sekadar proyek yang tampak menarik secara visual?
Rakyat tidak menolak kemajuan.
Rakyat hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar menjawab kebutuhan paling mendasar.
Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan desa bukan sekadar layar untuk menonton masa depan.
Melainkan sistem yang benar-benar memungkinkan mereka menciptakan masa depan itu sendiri.
This post has been viewed 31 times.
