Hutan Papua Dibuka, Siapa Sebenarnya yang Bertanggung Jawab?

Papua bukan sekadar hamparan hijau di ujung timur Indonesia. Ia adalah salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis dunia. Namun hari ini, benteng itu perlahan dibuka, ditebang, dan diubah menjadi hamparan perkebunan sawit.

Banyak orang bertanya, seberapa besar dampaknya bagi dunia? Jawabannya: sangat besar.

Ketika hutan-hutan besar di Papua dibuka, yang hilang bukan hanya pohon. Yang hilang adalah penyerap karbon alami, penyeimbang suhu, penjaga siklus air, dan pelindung ekosistem yang selama ini bekerja diam-diam menstabilkan iklim bumi.

Ibarat sebuah rumah yang mulai panas karena atapnya dibongkar, begitulah bumi ketika hutan tropisnya satu per satu hilang. Kita bukan hanya menambah emisi karbon, tetapi juga merusak alat alami yang selama ini menyerap kelebihan karbon itu.

Papua dan Nafsu Ekspansi

Berbagai investigasi publik telah menunjukkan bagaimana jaringan perusahaan besar menggunakan struktur kepemilikan berlapis, perusahaan cangkang offshore, hingga nominee director untuk menguasai lahan-lahan luas di Papua.

Nama-nama besar korporasi perlahan mulai terbuka. Publik mulai melihat siapa pemilik modal di balik pembukaan hutan itu.

Namun membuka nama oligarki saja belum cukup.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang memberikan jalan?

Sebab kebun sawit tidak tumbuh begitu saja di atas tanah adat.

Ada izin lokasi. Ada pelepasan kawasan hutan. Ada HGU. Ada persetujuan lingkungan. Dan di balik semua itu, ada tanda tangan pejabat.

Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Tanggung jawab tidak berhenti pada korporasi.

Pertama, pemilik modal.
Mereka yang mengambil keuntungan dari pembukaan lahan wajib bertanggung jawab atas dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan.

Kedua, pejabat pemberi izin.
Setiap dokumen yang melegalkan pembukaan hutan adalah keputusan sadar. Jika keputusan itu diambil tanpa perlindungan memadai bagi lingkungan dan masyarakat adat, maka penandatangannya ikut memikul tanggung jawab sejarah.

Ketiga, sistem politik dan birokrasi lintas rezim.
Kerusakan sebesar ini hampir mustahil terjadi hanya karena ambisi bisnis. Ia membutuhkan ruang kebijakan yang memungkinkan, pembiaran yang panjang, dan lemahnya pengawasan.

Keempat, pasar global.
Permintaan terhadap komoditas murah sering kali membuat hutan tropis dibayar dengan harga yang terlalu murah.

Transparansi yang Sebenarnya

Kalau bangsa ini sungguh ingin jujur pada Papua, maka yang harus dibuka bukan hanya daftar pemilik perusahaan.

Yang juga harus dibuka adalah:

• dokumen pelepasan kawasan hutan,
• izin lokasi dan HGU,
• nama pejabat penandatangan,
• kronologi keputusan,
• mekanisme persetujuan masyarakat adat.

Sebab selama dokumen-dokumen itu tertutup, publik hanya melihat ujung gunung es.

Papua Bukan Halaman Belakang

Kerusakan hutan Papua bukan isu daerah semata.

Ia adalah isu keadilan, amanah kepemimpinan, dan masa depan bumi.

Setiap hektar hutan yang hilang hari ini mungkin tampak jauh dari kehidupan kita. Namun dampaknya akan kembali dalam bentuk suhu yang makin ekstrem, cuaca yang makin tak menentu, dan warisan kerusakan bagi generasi mendatang.

Pertanyaannya bukan lagi “siapa pemiliknya?”

Pertanyaan yang harus terus diajukan adalah:

Siapa yang mengizinkan, siapa yang memuluskan, dan siapa yang akan berani mempertanggungjawabkannya di hadapan sejarah?