Ketika Orang Takut Bersuara, Apa Guna Demokrasi? Sebuah Renungan dari Perspektif Politik dan Manhaj Ahlus Sunnah

Ketika Orang Takut Bersuara, Apa Guna Demokrasi? Sebuah Renungan dari Perspektif Politik dan Manhaj Ahlus Sunnah

Di tengah berbagai perdebatan politik yang ramai di media sosial, sering muncul pertanyaan yang menarik untuk direnungkan:

> “Jika orang pada takut bersuara karena tekanan, apa guna demokrasi?”

Pertanyaan ini biasanya muncul ketika masyarakat melihat adanya kritik yang dibalas dengan tekanan sosial, tekanan politik, atau bahkan intimidasi. Sebagian orang kemudian berkesimpulan bahwa demokrasi telah kehilangan maknanya apabila rakyat tidak lagi bebas menyampaikan pendapat.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang tidak kalah menarik, terutama bagi kaum muslimin yang berusaha mengikuti manhaj Ahlus Sunnah:

> Jika mencela penguasa tidak diperbolehkan, lalu bagaimana cara menyampaikan kritik? Apakah diam? Apakah menerima semua kebijakan tanpa evaluasi?

Dua pertanyaan ini tampak bertentangan, padahal sebenarnya dapat dipahami secara bersamaan jika kita melihatnya secara lebih utuh.

Demokrasi dan Pentingnya Ruang Kritik

Dalam teori politik modern, demokrasi bukan sekadar pemilihan umum lima tahun sekali.

Demokrasi juga membutuhkan beberapa unsur penting:

Kebebasan menyampaikan pendapat.

Kebebasan berkumpul.

Kebebasan pers.

Mekanisme pengawasan terhadap penguasa.

Kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan.

Tanpa adanya ruang kritik, pemerintah berisiko kehilangan umpan balik dari masyarakat.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang awalnya terlihat baik di atas kertas ternyata menyimpan masalah ketika diterapkan di lapangan. Kritik dari akademisi, praktisi, masyarakat, maupun media sering kali menjadi alat koreksi sebelum masalah berkembang lebih besar.

Karena itu, keberadaan kritik sebenarnya bukan ancaman bagi pemerintahan yang sehat.

Sebaliknya, kritik yang konstruktif dapat menjadi alat perbaikan.

Masalahnya Bukan Kritik, Tetapi Cara Menyampaikan Kritik

Sayangnya, dalam praktik politik modern, kritik sering berubah menjadi caci maki.

Media sosial mempercepat fenomena ini.

Orang tidak lagi sekadar mengkritik kebijakan.

Mereka mulai menyerang pribadi.

Muncul berbagai julukan merendahkan.

Muncul fitnah.

Muncul tuduhan tanpa bukti.

Muncul narasi yang sengaja dibuat untuk membangkitkan kemarahan massa.

Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi arena pertengkaran.

Di titik inilah banyak orang mulai sulit membedakan antara:

Kritik.

Hinaan.

Fitnah.

Propaganda.

Padahal keempat hal tersebut sangat berbeda.

Kritik bertujuan memperbaiki.

Hinaan bertujuan merendahkan.

Fitnah bertujuan merusak.

Sedangkan propaganda sering bertujuan menggiring opini demi kepentingan tertentu.

Pelajaran dari Polemik Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu contoh yang menarik adalah perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Banyak ekonom, akademisi, dan pemerhati pendidikan sejak awal mengusulkan agar program tersebut:

Dilaksanakan bertahap.

Diawali pilot project.

Dievaluasi secara berkala.

Melibatkan kantin sekolah dan UMKM lokal.

Memiliki sistem pengawasan yang kuat.

Sebagian pihak bahkan mengusulkan agar fokus program diprioritaskan kepada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan gizi yang lebih tinggi terlebih dahulu.

Apakah usulan tersebut berarti menolak program?

Belum tentu.

Sebagian besar justru mendukung tujuan programnya.

Yang diperdebatkan adalah cara pelaksanaannya.

Di sinilah pentingnya kritik dalam kebijakan publik.

Bukan untuk menjatuhkan program.

Melainkan untuk meningkatkan peluang keberhasilannya.

Teori Selalu Lebih Mudah daripada Implementasi

Ada komentar yang menarik:

> “Cuma kasih masukan dan teori gampang. Yang berat itu implementasi di lapangan.”

Pernyataan ini ada benarnya.

Membuat konsep memang penting.

Tetapi menjalankan konsep jauh lebih sulit.

Dalam implementasi terdapat banyak tantangan:

Keterbatasan anggaran.

Kualitas SDM.

Koordinasi antar instansi.

Pengawasan.

Logistik.

Potensi penyimpangan.

Karena itu banyak kebijakan yang terlihat sempurna saat dipresentasikan tetapi menemui hambatan ketika diterapkan.

Namun sebaliknya, bukan berarti teori dan masukan tidak diperlukan.

Justru teori yang baik dapat membantu mengurangi risiko kegagalan implementasi.

Hubungan keduanya bukan saling bertentangan.

Teori yang baik membutuhkan pelaksana yang baik.

Pelaksana yang baik membutuhkan teori yang baik.

Pemimpin Dinilai dari Tim yang Dipilih

Dalam sistem pemerintahan modern, masyarakat biasanya tidak memiliki akses langsung kepada seluruh pejabat yang menjalankan program.

Yang terlihat oleh masyarakat adalah hasil akhirnya.

Karena itu ketika program berhasil, pemimpin mendapatkan pujian.

Ketika program gagal, pemimpin juga menerima kritik.

Mengapa demikian?

Karena salah satu tugas utama pemimpin adalah memilih orang yang tepat.

Sehebat apa pun visi seorang pemimpin, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kualitas tim yang membantunya.

Pepatah lama mengatakan:

> “A man is only as good as his team.”

Dalam konteks pemerintahan, pepatah tersebut tetap relevan.

Perspektif Ahlus Sunnah Tentang Penguasa

Di sinilah muncul perspektif yang sering berbeda dengan budaya politik modern.

Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengajarkan bahwa penguasa tidak boleh dicela secara terbuka.

Mengapa?

Karena sejarah umat Islam menunjukkan bahwa kebencian massal terhadap penguasa sering berakhir dengan kekacauan yang lebih besar.

Banyak negeri yang hancur bukan karena penguasanya buruk.

Tetapi karena masyarakat terpecah, saling membenci, lalu terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Karena itu para ulama salaf mengajarkan:

Mendoakan kebaikan bagi penguasa.

Menasihati dengan cara yang baik.

Tidak menyebarkan kebencian.

Tidak mengobarkan pemberontakan.

Tetap bersabar terhadap kezaliman yang tidak sampai pada kekufuran yang nyata.

Prinsip ini sering disalahpahami.

Sebagian mengira bahwa Ahlus Sunnah mengajarkan untuk diam terhadap semua kesalahan penguasa.

Padahal tidak demikian.

Nasihat tetap ada.

Koreksi tetap ada.

Namun dilakukan dengan adab dan cara yang mempertimbangkan maslahat yang lebih besar.

Apakah Ini Berarti Tidak Boleh Mengkritik?

Tentu tidak.

Dalam Islam, amar ma’ruf nahi mungkar tetap berlaku.

Namun Islam juga mengajarkan bahwa cara menyampaikan kebenaran sama pentingnya dengan isi kebenaran itu sendiri.

Seseorang bisa menyampaikan kritik yang benar dengan cara yang salah.

Sebaliknya, seseorang bisa menyampaikan kritik yang keras namun tetap beradab.

Perbedaan inilah yang sering hilang dalam diskusi politik modern.

Media sosial membuat orang lebih mudah menulis dibanding berpikir.

Lebih mudah marah dibanding memahami.

Lebih mudah mengejek dibanding memberikan solusi.

Demokrasi yang Sehat dan Adab Islam

Jika direnungkan lebih dalam, sebenarnya demokrasi yang sehat dan adab Islam tidak harus bertentangan.

Demokrasi membutuhkan kritik.

Islam membutuhkan nasihat.

Demokrasi membutuhkan pengawasan.

Islam membutuhkan amar ma’ruf nahi mungkar.

Demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat.

Islam mendorong kepedulian terhadap urusan umat.

Yang menjadi masalah adalah ketika kritik berubah menjadi kebencian.

Ketika pengawasan berubah menjadi fitnah.

Ketika perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan.

Di situlah baik demokrasi maupun nilai-nilai Islam sama-sama dirugikan.

Penutup

Pertanyaan “apa guna demokrasi jika orang takut bersuara?” layak menjadi bahan renungan.

Namun pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah:

> “Apa guna kebebasan berbicara jika digunakan untuk mencela, memfitnah, dan merusak persatuan?”

Keseimbangan antara keberanian menyampaikan kebenaran dan adab dalam menyampaikannya adalah tantangan yang selalu dihadapi setiap masyarakat.

Dalam pandangan Ahlus Sunnah, tujuan utama bukan memenangkan perdebatan politik, melainkan menjaga agama, persatuan umat, dan kemaslahatan masyarakat.

Karena itu seorang muslim dapat tetap kritis terhadap kebijakan, tetap peduli terhadap urusan bangsa, tetap memberikan masukan kepada pemerintah, namun pada saat yang sama menjaga lisannya dari celaan, fitnah, dan kebencian.

Sebab pada akhirnya, bangsa tidak dibangun oleh orang yang hanya pandai memuji, dan juga tidak dibangun oleh orang yang hanya pandai mencela. Bangsa dibangun oleh mereka yang berani berkata benar, tetapi tetap menjaga adab dalam menyampaikannya.

This post has been viewed 3 times.