Menguak Fakta Santunan Jasa Raharja: Jangan Mau Dipalak Oknum Saat Berduka!

Musibah kecelakaan lalu lintas—baik di jalan raya maupun perlintasan kereta api—adalah momok menakutkan yang bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Di tengah suasana duka yang menyelimuti keluarga korban, sering kali muncul tantangan lain yang tak kalah menyakitkan: ketidaktahuan hukum. Ketidaktahuan inilah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar (pungli) atau pemerasan dengan dalih “biaya pengurusan berkas.”

Belakangan ini, jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah tangkapan layar yang viral mengenai keluhan seorang warga desa. Ibunya meninggal dunia akibat tertabrak kereta api. Pihak KAI dan Jasa Raharja menyatakan ada santunan sebesar Rp50.000.000. Namun, alangkah terkejutnya keluarga korban ketika oknum aparat melalui perangkat desa meminta “uang muka” sebesar Rp3.500.000 untuk proses Jasa Raharja, ditambah potongan Rp15.000.000 untuk “biaya transportasi dan urus-urus”.

Jeritan hati masyarakat kecil ini memicu gelombang diskusi hangat dan respons geram dari netizen. Mari kita bedah aturan hukumnya secara mendalam agar Anda dan keluarga tidak menjadi korban pemerasan berikutnya.

Netizen Bicara: Suara Hangat (dan Geram) di Media Sosial

Kasus-kasus pemerasan di tengah kedukaan seperti ini selalu memicu simpati sekaligus kemarahan publik. Jika kita mengintip kolom komentar di platform sosial media seperti X (Twitter) atau Instagram, tanggapan warga net sangat beragam—mulai dari yang membagikan pengalaman serupa hingga memberikan tips taktis.

@EdyIrwan1970: “Orang sedang berduka msh dipalakin ! Inilah yg saya sebut polisi tak ubahnya penjahat berseragam yang digaji penguasa dari pajak rakyat !”

@GYatmoko: “Ceritanya sama persis dengan alm suami temen… dapat asuransi jasa raharja, pada saat pencairan, istri beliau dipanggil ke kantor polisi TKP kecelakaan & kena potongan 50% dari jumlah asuransi…”

Komentar di atas menunjukkan bahwa praktik lancung ini bukanlah barang baru. Banyak warga yang terpaksa merelakan haknya dipotong hingga setengahnya hanya karena diintimidasi oleh birokrasi yang rumit. Namun, di tengah keputusasaan tersebut, banyak pula netizen yang meluruskan bahwa aturan resminya tidak demikian.

@SevenSeasWest: “Bbrp tahun lalu anak w tewas tertabrak mobil.. tetiba pihak Jasa Raharja tlp n akan berikan santunan.. semua dokumen kematian (R.S dan kepolisian) lengkap.. kami terima penuh tanpa potongan apapun. Surat kematian dr R.S dan Kepolisian GRATIS.”

@OElsaro: “Iya betul.. urus ajja sendiri.. biasanya klo ada yang meninggal asuransi jasarahaja akan jemput bola dtg krmh. biar lekas cair n slesai tuk prmudah kluarga…”

Dua kubu komentar ini menunjukkan kontras yang jelas: antara realitas di lapangan yang sering dikotori oknum dengan prosedur hukum yang sebenarnya sangat memudahkan masyarakat.

Hak Anda: Membedah Santunan Jasa Raharja

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia (UU No. 33 dan 34 Tahun 1964), setiap Korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum berhak mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja (Persero).

Berikut adalah poin-poin krusial mengenai hak korban yang wajib Anda ketahui:

1. Santunan Wajib Utuh 100% Tanpa Potongan

Nilai santunan untuk korban meninggal dunia akibat kecelakaan angkutan umum atau kereta api saat ini ditetapkan sebesar Rp50.000.000. Aturan hukum menegaskan bahwa uang ini harus diserahkan utuh 100% kepada ahli waris yang sah. Tidak ada legalitas hukum apa pun bagi pihak kepolisian, perangkat desa, maupun pihak rumah sakit untuk memotong dana tersebut untuk alasan “biaya administrasi” atau “jasa pengurusan”.

2. Dokumen Kepolisian dan Rumah Sakit Adalah GRATIS

Untuk mengklaim Jasa Raharja, Anda memang memerlukan Laporan Polisi (LP) tentang kecelakaan tersebut serta surat keterangan medis. Perlu dicamkan baik-baik: Penerbitan Laporan Polisi untuk keperluan klaim asuransi kecelakaan adalah pelayanan publik yang bersifat GRATIS. Jika ada oknum yang meminta uang di depan—seperti nominal Rp3.500.000 yang viral di media sosial—tindakan tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

3. Sistem Jemput Bola Jasa Raharja

Asuransi Jasa Raharja memiliki mekanisme pelayanan modern yang dikenal dengan sistem Jemput Bola. Ketika terjadi kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban jiwa, petugas Jasa Raharja biasanya akan langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan unit laka lantas kepolisian. Mereka akan mendatangi kediaman ahli waris secara proaktif untuk mengumpulkan berkas persyaratannya. Tujuannya adalah meringankan beban keluarga yang sedang berkabung, bukan malah mempersulitnya.

Kewajiban Anda: Langkah Tepat Saat Terjadi Kecelakaan

Ketika tertimpa musibah kecelakaan, usahakan untuk tetap tenang meskipun dalam kondisi berduka. Ketahui langkah-langkah administratif yang benar agar Anda tidak bisa dipermainkan oleh perantara.

Strategi Menghadapi Oknum yang Meminta Uang

Bagaimana jika Anda berada di posisi warga desa yang malang tersebut? Diintimidasi oleh perangkat desa sendiri yang membawa nama oknum polisi setempat dengan dalih biaya transportasi sebesar belasan juta rupiah?

Netizen di media sosial memberikan tips cerdas yang bisa dipraktikkan langsung:

@jakubpjg: “Ditanyakan ke Jasa Raharja & PTKAI: apa ada ketentuan tertulis dari mereka & polisi? polisi dimana? jika tahu polisi yg mana datangi ke kantor polisi apa benar ada yg minta bayaran? jika benar lapor ke Inspektorat pemda, polisi setempat, PTKAI & Jasa Raharja”

Berdasarkan saran taktis di atas, berikut adalah tiga langkah “Skakmat” untuk menghadapi oknum pemeras:

Langkah 1: Minta Bukti dan Rincian Tertulis Resmi

Jangan langsung mengiyakan atau memperlihatkan kepanikan. Katakan dengan sopan namun tegas: “Mohon maaf Pak/Bu, karena kondisi ekonomi kami sedang sulit dan harus mencari pinjaman, kami meminta rincian biaya ini secara tertulis di atas kertas resmi atau kuitansi yang ditandatangani.” Oknum pungli biasanya akan langsung ciut nyalinya jika diminta bukti otentik tertulis karena hal itu bisa menjadi alat bukti persidangan kelak.

Langkah 2: Lompati Perantara, Urus Langsung ke Sumbernya

Jika perangkat desa atau oknum di lapangan mempersulit Anda, tinggalkan mereka. Datangilah kantor cabang Jasa Raharja secara mandiri. Laporkan kepada petugas Jasa Raharja bahwa Anda adalah ahli waris korban kecelakaan kereta/jalan raya dan ingin mengurus hak Anda secara langsung. Sampaikan juga secara jujur jika ada pihak-pihak luar yang menahan berkas Anda demi meminta uang.

Langkah 3: Gunakan Saluran Pengaduan Resmi

Jika intimidasi fisik maupun verbal terus berlanjut, negara menyediakan wadah pelaporan yang dilindungi undang-undang:

• Divisi Propam Polri (Aplikasi Propam Presisi): Laporkan nama, pangkat, dan asal satuan oknum polisi yang melakukan pemerasan atau meminta jatah potongan asuransi.

• Satgas Saber Pungli: Melalui situs resmi sapubersih.id atau panggilan darurat ke nomor 193.

• Inspektorat Pemerintah Daerah: Khusus untuk melaporkan pamong desa atau PNS daerah yang menyalahgunakan wewenangnya dengan menjadi calo pungli.

Kesimpulan: Hukum Harus Tegak, Warga Harus Cerdas

Nyawa manusia di negeri ini terlalu berharga untuk dijadikan komoditas bisnis oleh segelintir oknum yang memanfaatkan momentum kedukaan. Tragedi pemotongan santunan asuransi seperti yang dikeluhkan di media sosial harus dihentikan. Caranya adalah dengan memutus rantai ketidaktahuan.

Ingatlah prinsip dasar ini: Santunan Jasa Raharja adalah hak mutlak korban dan ahli warisnya, dikelola oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, dan proses pengurusannya 100% bebas dari segala jenis biaya siluman.

Jangan pernah takut bersuara. Ketika keadilan diusik, rekam, catat identitas oknumnya, tolak pembayarannya, dan laporkan ke jalur hukum yang sah atau viralkan melalui media sosial secara bertanggung jawab untuk mendapatkan atensi publik yang luas. Tetaplah cerdas hukum untuk melindungi diri dan keluarga tercinta!